PEKANBARU — Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong percepatan pemerataan akses listrik hingga ke desa-desa terisolir. Dalam upaya tersebut, Pemkab Kampar mengusulkan 555 titik pemasangan listrik baru kepada PT PLN (Persero) dalam Rapat Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Listrik Perdesaan (Lisdes) di Kantor PLN UID Riau dan Kepulauan Riau, Pekanbaru, Rabu (16/9).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kampar, Drs. Muhammad, M.Si., serta Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kampar, Irwan, AR., S.Pi.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., dan turut dihadiri General Manager PT PLN (Persero) UID Riau dan Kepulauan Riau Didik Wicaksono, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diando Simatupang, S.T., M.T., para bupati/wakil bupati se-Provinsi Riau atau yang mewakili, serta jajaran Senior Manager dan Manager PLN UP3.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Misharti menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu disinergikan untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kampar, terutama di wilayah yang memiliki kendala geografis dan berada di kawasan dengan status khusus.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan Candi Muara Takus. Pemkab Kampar saat ini tengah melakukan penataan kawasan cagar budaya tersebut yang memiliki luas zonasi sekitar 136,6 hektare. Penataan meliputi identifikasi kembali aset serta penyelarasan tata ruang secara terpadu.
“Kawasan strategis Candi Muara Takus berada berdampingan dengan zona infrastruktur PLTA Koto Panjang milik PLN. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan penyelarasan tata ruang yang tepat agar pengembangan kedua wilayah ini dapat berjalan optimal tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Misharti.
Selain kawasan Candi Muara Takus, Pemkab Kampar juga menyampaikan persoalan pembangunan jaringan listrik menuju desa-desa terisolir yang melintasi kawasan hutan dan aliran sungai.
Misharti menjelaskan, salah satu jalur yang membutuhkan perhatian berada di sepanjang Sungai Subayang, mulai dari Desa Tanjung Belit dan Muara Bio di Kecamatan Kampar Kiri Hulu hingga Pangkalan Serai.
Menurutnya, pembangunan jaringan pada wilayah tersebut menghadapi tantangan regulasi karena sebagian koridor berada di kawasan konservasi. Untuk itu, diperlukan mekanisme pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan serta penyesuaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pembangunan di kawasan konservasi membutuhkan pengawasan yang ketat dan evaluasi koridor secara berkala. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, PLN dan pihak terkait sangat diperlukan agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai aturan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kampar juga menyerahkan usulan 555 titik pemasangan listrik baru yang telah diajukan melalui prosedur dan tata kelola yang berlaku.
Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari langkah konkret dalam memperluas jaringan listrik, khususnya bagi masyarakat di wilayah perdesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses energi.
Pemkab Kampar berharap sinergi bersama Pemerintah Provinsi Riau, PLN, BBKSDA Riau, dan instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian berbagai kendala perizinan, tata ruang, maupun kondisi geografis di lapangan.
Dengan percepatan pembangunan jaringan listrik tersebut, Pemkab Kampar optimistis akses energi bagi masyarakat desa semakin merata dan dapat mendukung peningkatan aktivitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap terwujudnya Riau Terang, khususnya dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolir di Kabupaten Kampar.(adv)
