Terkait Penataan Tenaga Non-ASN
KAMPAR – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali mengikuti zoom meeting terkait penataan dan pembahasan tenaga Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar ini dihadiri Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Pj Sekda Ramlah , Asisten, Staff Ahli, para Kepala OPD, camat serta tim teknis terkait, Rabu (8/1/2025)
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya penataan non-ASN untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan tenaga kerja Non-ASN mendapatkan kejelasan status dan perlindungan hukum. Mendagri juga berpesan kepada setiap kepala daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga non-ASN.
Sementara itu, Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan, rapat bertujuan untuk melaksanakan mandat UU Nomor 20/2023 tentang ASN, pemenuhan PPPK sesuai kebutuhan di lingkungan instansi pemerintahan, memperjelas status kepegawaian tenaga non ASN, pemetaan dan identifikasi tenaga non-ASN yang dapat diusulkan menjadi PPPK, mengangkat tenaga non-ASN sesuai UU.
Sementara Pj Bupati Kampar Hambali menegaskan, komitmennya untuk memastikan penataan tenaga non-ASN dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan pelayanan publik.
“Penataan tenaga non-ASN ini penting untuk menjaga efisiensi dan efektivitas organisasi pemerintah, serta memberikan kepastian status dan kesejahteraan bagi para pekerja,” ujar Hambali.
Hambali menginstruksikan agar setiap OPD melakukan pendataan dan evaluasi secara mendalam terhadap kebutuhan tenaga kerja dan jumlah tenaga non-ASN yang belum terdata, sehingga kebijakan yang diambil dapat mengakomodir kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.***
