KAMPAR — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kampar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar agar memprioritaskan penyelesaian persoalan nyata masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sejumlah isu krusial disorot, mulai dari kelangkaan pupuk subsidi bagi petani, peningkatan fasilitas kesehatan di Kecamatan Tapung, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kampar, Ristanto, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, pada Senin (26/10/2026). Agenda rapat meliputi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, laporan panitia khusus (pansus), serta perubahan Propemperda Kabupaten Kampar Tahun 2026.
Petani Petapahan Keluhkan Kelangkaan Pupuk Subsidi
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyoroti keluhan petani di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, terkait sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Meskipun kebutuhan telah diajukan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), realisasi di lapangan masih jauh dari mencukupi.
Kondisi ini memaksa petani membeli pupuk nonsubsidi atau pupuk industri demi menjaga kelangsungan tanaman. Akibatnya, biaya produksi membengkak dan menggerus margin keuntungan hasil panen.
“Produksi padi normalnya diharapkan mencapai 4 hingga 5 ton per hektare. Namun, jika pupuk tidak terpenuhi, hasil panen menurun dan pendapatan petani tertekan,” ujar Ristanto.
Fraksi Gerindra meminta Pemkab Kampar bersama instansi terkait mengevaluasi ulang penyaluran pupuk subsidi agar tepat sasaran dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan petani.
Dorong Puskesmas Tapung Naik Status Jadi RS Tipe C
Selain sektor pertanian, Fraksi Gerindra turut menyuarakan aspirasi masyarakat Kecamatan Tapung yang mendambakan peningkatan layanan kesehatan. Warga dan tokoh setempat berharap salah satu puskesmas di wilayah tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Tipe C.
Ristanto menilai usulan ini sangat rasional mengingat luas wilayah dan padatnya penduduk di Kecamatan Tapung. Meski demikian, ia menekankan perlunya kajian komprehensif, mulai dari kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga medis, hingga aspek pembiayaan dan regulasi.
Optimalkan PAD dan Perkuat Komunikasi Eksekutif-Legislatif
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Fraksi Gerindra mendorong Pemkab Kampar menggali potensi PAD secara maksimal, khususnya dari sektor perparkiran dan administrasi pertanahan—terutama di kawasan eks transmigrasi yang berkembang pesat. Penertiban data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah tanpa membebani masyarakat secara tidak proporsional.
Menutup pandangannya, Ristanto juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif dan terbuka antara DPRD dan Pemkab Kampar. Ia menegaskan bahwa kritik dan masukan dari legislatif merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk kebaikan daerah, bukan upaya memperkeruh hubungan antarlembaga.
Fraksi Gerindra berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak sekadar menjadi catatan formal di meja paripurna, melainkan diterjemahkan ke dalam program kerja nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada APBD 2027. (adv)
