JAKARTA — Komisi II DPRD Kabupaten Kampar melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Selasa (12/5/2026), guna memperjuangkan kepastian status dan penganggaran guru non-ASN di daerah. Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Taridi, bersama Wakil Ketua DPRD Zulfan Azmi, Ketua Komisi II Tony Hidayat, Wakil Ketua Komisi II Rinaldo Saputra, […]
KAMPAR — Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran Sungai Tapung pada Senin (18/5/2026). Hearing tersebut akan membahas penyelesaian persoalan, termasuk kompensasi bagi masyarakat terdampak. Ketua Komisi IV DPRD Kampar, Agus Risna Saputra, mengatakan agenda hearing sebelumnya sempat tertunda karena pihaknya menghadiri rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. […]
KAMPAR – DPRD Kabupaten Kampar mulai memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Irwan Saputra, setelah menerima usulan resmi pemberhentian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kampar, Ahmad Faiz Ayatullah, mengatakan surat usulan pemberhentian Irwan diterima pada 4 Mei 2026 dan telah diumumkan dalam rapat […]
KAMPAR – DPRD Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan meminta setiap perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat aktivitas operasional. Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran bahkan terancam penghentian sementara hingga penutupan total kegiatan usaha. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Sunardi DS, menyampaikan hal tersebut menyusul adanya laporan masyarakat dan […]
KAMPAR — DPRD Kabupaten Kampar mengambil sikap tegas terhadap dugaan pencemaran Sungai Tapung yang diduga berasal dari aktivitas perusahaan. Berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup (DLH), ditemukan indikasi kuat pencemaran yang berkaitan dengan kegiatan replanting. Ketua Komisi IV DPRD Kampar Agus Risna mengatakan, DLH telah menyampaikan laporan resmi sekaligus melayangkan surat peringatan kepada perusahaan terkait […]
KAMPAR – Sebanyak 518 guru Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awaliyah (PDTA) diduga hilang dari daftar penerima insentif tahun 2026. Temuan ini menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (hearing) Komisi II DPRD Kampar bersama Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Senin (4/5/2026) di ruang Banmus DPRD Kampar. Penurunan jumlah penerima insentif dari sekitar 3.600 […]
KAMPAR – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar, Agus Risna, memastikan surat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar terkait dugaan pencemaran Sungai Tapung akan segera ditindaklanjuti pada awal pekan depan. Agus Risna mengatakan, surat tersebut saat ini sudah masuk ke sekretariat Komisi IV DPRD Kampar. Namun, hingga kini surat tersebut belum dibuka maupun dipelajari […]
KAMPAR – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Sunardi DS mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kampar segera mempublikasikan hasil uji laboratorium terkait dugaan pencemaran Sungai Tapung yang menyebabkan kematian sekitar 30 ton ikan secara mendadak. Ia menilai keterlambatan penyampaian hasil tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sunardi menegaskan, Sungai Tapung merupakan sumber utama kebutuhan masyarakat […]
KAMPAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026), di Gedung DPRD Kabupaten Kampar. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi didamping wakil ketua dan dihadiri oleh anggota dewan, unsur Forkopimda, […]
KAMPAR — Komisi II DPRD Kabupaten Kampar menyoroti nasib puluhan guru bantu yang belum menerima honor selama empat bulan hingga April 2026. DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Kampar segera mencari solusi agar hak para tenaga pendidik tersebut dapat segera direalisasikan. Ketua Komisi II DPRD Kampar Tony Hidayat menilai pengalihan status guru bantu dari Pemerintah Provinsi Riau […]
