KAMPAR — Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam mencegah dan menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), menyusul masuknya Riau sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas penanganan Karhutla di Indonesia.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Karhutla tahun 2026, Senin (7/9/2026).
Rapat koordinasi yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar dan dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia Djamari Chaniago.
Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., MT., mengikuti rapat bersama Dandim 0313/KPR Letkol Czi. Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H., Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Subayang, Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., serta sejumlah kepala OPD terkait.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, terdapat enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan Karhutla, yakni Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Berdasarkan data BNPB Pusat yang disampaikan dalam rapat, total luas lahan terbakar mencapai 72.009,10 hektare. Dari luasan tersebut, 734,81 hektare masih dalam kondisi belum padam dan memerlukan penanganan.
Selain enam provinsi prioritas, kebakaran juga masih terjadi di sejumlah wilayah lainnya. Di kawasan IKN, Kalimantan Timur, terdapat 458 hektare lahan yang masih belum padam. Sementara di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, luas lahan yang masih dalam penanganan mencapai 223,5 hektare.
Kebakaran juga tercatat di kawasan Gunung Butak, Jawa Timur, seluas 16,5 hektare, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah, seluas 4,6 hektare, serta kawasan Gunung Ijen, Jawa Timur, seluas 2,5 hektare.
Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan komitmen, koordinasi, dan tanggung jawab seluruh pihak. Pemerintah daerah maupun perusahaan pemegang HGU dan PBPH diminta tidak hanya bertindak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi mengutamakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.
“Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama. Setiap potensi titik api harus segera diketahui, dilaporkan, dan ditangani secara cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas,” ujar Djamari.
Untuk mendukung penanganan Karhutla, pemerintah mengerahkan personel gabungan yang terdiri dari BNPB, TNI/Polri, Masyarakat Peduli Api (MPA), Manggala Agni, dan relawan. Secara nasional, jumlah personel yang dikerahkan mencapai 43.481 orang, dengan 1.694 personel di antaranya berada di Provinsi Riau.
Djamari juga meminta perusahaan untuk berperan aktif menjaga kawasan di sekitar wilayah operasional masing-masing. Kesiapan personel dan sarana pemadaman, peningkatan patroli, pemantauan kawasan rawan, serta kerja sama dengan masyarakat dinilai penting untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Sementara itu, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menegaskan bahwa pencegahan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.
“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Pencegahan harus dilakukan sejak dini. Ketika ditemukan titik api, harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,” tegas Ahmad Yuzar.
Ia mengatakan perusahaan pemegang HGU dan PBPH memiliki peran strategis dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan diminta memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, meningkatkan patroli, serta melakukan pemantauan rutin terhadap kawasan yang rawan kebakaran.
“Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen serius dalam penanganan Karhutla. Kesiapsiagaan dan pencegahan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ahmad Yuzar juga meminta koordinasi lintas sektor terus diperkuat, terutama antara Pemkab Kampar, TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.
Selain kesiapsiagaan aparat dan perusahaan, edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting. Masyarakat diingatkan agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
“Yang paling utama adalah pencegahan. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan. Semua pihak harus bergerak cepat dan saling berkoordinasi,” pungkasnya.***
