KAMPAR – Anggota DPRD Kabupaten Kampar Habiburrahman kembali menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPRD Kampar. Ia meminta pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan pelayanan kesehatan, khususnya izin operasional Puskesmas Kuntu di Kecamatan Kampar Kiri dan status kepala Puskesmas (Kapus) di wilayah Kampar Kiri Hulu.
Habiburrahman menyampaikan hal tersebut menjelang penutupan rapat paripurna DPRD Kampar, Selasa (18/8/2026). Menurutnya, kedua persoalan tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Saya sengaja sering dua kali menyampaikan pembicaraan tadi, baik dalam KUA-PPAS 2027 maupun penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujar Habiburrahman.
Ia menjelaskan, penyampaian persoalan tersebut melalui forum paripurna merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat. Meskipun komunikasi antara dirinya dengan kepala daerah tetap terbuka, menurutnya sejumlah persoalan penting perlu disampaikan secara resmi dalam forum lembaga DPRD.
“Walaupun mungkin antara saya dengan Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati tidak ada hijab untuk berkomunikasi, tetapi hari ini harus saya sampaikan,” katanya.
Desak Izin Operasional Puskesmas Kuntu
Dalam interupsinya, Habiburrahman menyoroti Puskesmas Kuntu yang menurutnya telah dibangun sekitar empat tahun lalu, namun hingga kini izin operasionalnya belum diterbitkan.
Ia meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses perizinan sehingga fasilitas kesehatan tersebut dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Empat tahun yang lalu, Desa Kuntu dibangun Puskesmas. Sampai hari ini izin operasinya belum keluar. Jadi mohon dipercepat,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan kepastian operasional agar masyarakat dapat memperoleh manfaat secara maksimal. Karena itu, ia berharap persoalan administrasi dan perizinan tersebut segera diselesaikan oleh perangkat daerah terkait.
Minta Kapus Kampar Kiri Hulu Segera Definitif
Selain Puskesmas Kuntu, Habiburrahman juga menyoroti status kepala Puskesmas di wilayah Kampar Kiri Hulu. Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan kepala puskesmas secara definitif.
Menurutnya, Kampar Kiri Hulu memiliki karakteristik wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam pelayanan kesehatan. Ia berharap kepastian kepemimpinan di tingkat puskesmas dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita maklumi di sana daerah 3T, daerah terpencil. Jangan meningkat lagi status stunting kita, maka saya berharap untuk Kapusnya didefinitifkan,” ujarnya.
Habiburrahman menilai kepastian status kepala puskesmas penting untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan tenaga kesehatan berjalan lebih optimal. Ia menegaskan, persoalan utamanya bukan mengenai siapa yang akan ditunjuk, melainkan adanya kepastian kepemimpinan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
“Siapapun orangnya tidak ada masalah. Karena kalau tidak ada pemimpin, mereka bekerja seolah-olah ada rasa takut. Khusus untuk Kampar Kiri Hulu, ini menjadi perhatian besar bagi kita semua,” pungkasnya.
Melalui interupsi tersebut, Habiburrahman berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret terhadap dua persoalan tersebut, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di Kampar Kiri dan Kampar Kiri Hulu, dapat berjalan lebih optimal.***
