KAMPAR – Komisi IV DPRD Kabupaten Kampar menyoroti rendahnya realisasi program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kampar yang hingga Juni 2026 baru mencapai sekitar 28 persen. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat Komisi IV DPRD Kampar, Senin (22/6/2026), legislatif mendesak adanya percepatan pelaksanaan agar target akhir tahun dapat tercapai.
Ketua Komisi IV DPRD Kampar Agus Risna Saputra mengatakan, realisasi kegiatan Dinas PUPR menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat tersebut. Menurutnya, capaian saat ini masih tergolong rendah dan perlu mendapat perhatian serius.
“Diharapkan realisasi kegiatan dapat mencapai sekitar 85 persen pada akhir tahun anggaran. Namun hingga saat ini tingkat realisasinya masih rendah, sehingga perlu dilakukan percepatan pelaksanaan di lapangan,” ujar Agus Risna.
Ia menjelaskan, dalam pembahasan tersebut turut disinggung adanya penyesuaian dan transisi di internal Dinas PUPR yang dinilai ikut memengaruhi capaian kinerja. Meski demikian, Komisi IV menegaskan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan target yang telah ditetapkan.
Karena itu, pihaknya meminta Dinas PUPR lebih fokus dan optimal dalam melaksanakan program pembangunan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar Hanif mengakui realisasi pelaksanaan program hingga pertengahan tahun masih berada di bawah target. Dari target capaian sebesar 31 persen, realisasi yang tercapai baru sekitar 28 persen atau mengalami deviasi minus hampir tiga persen.
Menurut Hanif, secara ideal progres pekerjaan seharusnya sudah mencapai 40 hingga 50 persen. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan program.
“Kendala utamanya tentu pada kinerja. Anggaran sudah tertuang dalam DPA, sehingga harus segera direalisasikan. Saya sudah memerintahkan Bidang Jalan dan Jembatan untuk menginventarisasi seluruh kegiatan. Jika tidak ada persoalan teknis, sosial maupun administrasi, segera siapkan dokumen dan laksanakan pekerjaan,” tegas Hanif.
Hanif yang baru menjabat sekitar satu bulan itu mengatakan percepatan administrasi, termasuk penyusunan Owner Estimate (OE), menjadi prioritas agar proses pelelangan dapat segera dilakukan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan fisik dapat dipacu sehingga target realisasi hingga akhir tahun dapat tercapai sesuai rencana.***
