KAMPAR – Penurunan prestasi Kabupaten Kampar pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi Riau menjadi perhatian berbagai pihak. Setelah turun dari peringkat keenam menjadi peringkat ketujuh, Anggota DPRD Kabupaten Kampar, Habiburrahman, meminta pemerintah daerah bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan mekanisme seleksi peserta agar prestasi Kampar dapat kembali meningkat.
Habiburrahman mengapresiasi perjuangan seluruh kafilah Kabupaten Kampar yang telah berusaha maksimal pada MTQ tingkat Provinsi Riau. Namun, menurutnya, capaian tahun ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pembinaan yang selama ini berjalan.
“Di satu sisi tentu kita mengapresiasi seluruh kontingen MTQ Kampar yang telah berjuang maksimal. Namun, di balik itu kita juga harus membuka mata. Tahun ini Kampar berada di peringkat ketujuh, padahal sebelumnya berada di peringkat keenam. Ini menjadi catatan besar bagi pembinaan MTQ di Kabupaten Kampar,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Senin (13/7/2026).
Ia menilai penurunan prestasi tidak bisa hanya dipandang sebagai hasil perlombaan semata, tetapi harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan qari dan qariah, mulai dari LPTQ hingga pemerintah daerah.
Menurut Habiburrahman, salah satu faktor yang memengaruhi hasil MTQ adalah belum optimalnya pembinaan secara berkelanjutan. Di sisi lain, potensi qari dan qariah asal Kampar dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.
Ia juga menyoroti adanya putra-putri Kampar yang memilih mewakili daerah lain karena memperoleh penghargaan atau insentif yang dinilai lebih baik.
“Mungkin reward atau penghargaan yang diberikan daerah lain lebih tinggi dibandingkan daerah kita. Ini harus menjadi perhatian. Jangan hanya mengharapkan prestasi mereka, tetapi juga harus memberikan penghargaan yang layak,” katanya.
Untuk meningkatkan prestasi pada MTQ mendatang, Habiburrahman mendorong agar pembinaan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Menurutnya, proses pembinaan tidak boleh hanya mengandalkan lulusan pondok pesantren maupun madrasah, tetapi harus dimulai sejak penjaringan bibit di tingkat kecamatan.
“Pembinaan harus dimulai dari bawah, dari tingkat kecamatan. Selama ini kita terkadang hanya menerima hasil pembinaan dari pesantren, madrasah tsanawiyah maupun madrasah aliyah. Ke depan, pembinaan harus dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain pembinaan, ia juga menekankan pentingnya proses seleksi peserta yang objektif dan bebas dari praktik nepotisme.
“Kita harus jujur. Kalau memang mereka mampu, lanjutkan. Kalau tidak mampu, jangan dipaksakan, meskipun berasal dari keluarga tertentu atau memiliki kedekatan dengan pihak tertentu. Yang diutamakan harus tetap kualitas dan kemampuan peserta,” tegasnya.
Habiburrahman berharap evaluasi terhadap sistem pembinaan, pemberian penghargaan, serta mekanisme seleksi dapat segera dilakukan sehingga Kabupaten Kampar mampu memperbaiki prestasi pada penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Riau berikutnya.
Sementara itu, tokoh agama Kabupaten Kampar, Ustadz Iskandar, menilai penurunan prestasi MTQ merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, di bawah kepengurusan LPTQ saat ini sebenarnya telah dilakukan sejumlah pembenahan, termasuk pelaksanaan pembinaan rutin setiap akhir pekan bagi calon peserta MTQ.
“Di bawah kepengurusan LPTQ saat ini telah terjadi berbagai perubahan positif, termasuk pelaksanaan pembinaan rutin setiap akhir pekan bagi para calon peserta MTQ. Namun, hasil yang dicapai belum sesuai harapan karena mayoritas peserta Kampar hanya mampu meraih juara dua dan belum banyak yang berhasil menjadi juara pertama,” ujarnya.
Ia menilai persoalan utama bukan terletak pada pengurus LPTQ semata, melainkan belum meratanya pembinaan hingga tingkat kecamatan.
“Pembinaan selama ini lebih banyak terpusat di tingkat kabupaten, sementara di banyak kecamatan belum ada pembinaan yang berjalan secara berkesinambungan. Padahal, penjaringan bibit qari dan qariah seharusnya dimulai dari kecamatan melalui kerja sama antara LPTQ, pondok pesantren, madrasah, dan pemerintah setempat,” pungkasnya.
