ROKAN HULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kembali menggelar Talk Show Surambi Nogori Bupati Menyapa sebagai wadah penyampaian informasi kebijakan daerah sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat dan insan pers.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Conference Diskominfo Rokan Hulu, Kamis (23/7/2026), mengangkat tema Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati.
Talk show menghadirkan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, sebagai narasumber utama, didampingi Kepala Dinas Kominfo Suharman Nasution, S.Pi., M.M. Hadir pula Kabag Kesra Saprizal AH, Kabag Umum Abdullah, S.E., Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Muhardhan Julfhatony, S.STP., M.Si., Kabid IKP Dr. Rudy Fadrial, S.Sos., M.Si., serta perwakilan organisasi wartawan se-Kabupaten Rokan Hulu.
Dalam pemaparannya, Yusmar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan media massa dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menurutnya, komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci dalam mendukung visi Bupati Rokan Hulu Anton, S.T., M.M. dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., yakni mewujudkan Rokan Hulu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM, perkebunan, dan pertanian yang berwawasan lingkungan menuju masyarakat yang religius dan berkelanjutan.
Untuk mencapai visi tersebut, kata Yusmar, pemerintah daerah telah menetapkan empat misi strategis, yakni meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan daerah yang terintegrasi, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi serta kapasitas aparatur, dan mengoptimalkan pembinaan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Pemkab Rokan Hulu juga menjalankan lima program prioritas utama, meliputi penyelesaian sengketa hak guna usaha (HGU) dan penguatan legalitas aset masyarakat, percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemerataan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas pelayanan publik dan jaring pengaman sosial, optimalisasi administrasi pemerintahan beserta sarana-prasarana dan efisiensi birokrasi, serta mitigasi risiko hukum dan penyelesaian perkara pertanahan secara komprehensif.
Yusmar juga memaparkan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis digital yang telah diterapkan pemerintah daerah, seperti e-RFK (Realisasi Fisik dan Keuangan), e-FOPI (Pendokumentasian Foto dan Pidato Pimpinan), SIPINTAR (Administrasi Produk Hukum), SIPORMAT (Sistem Informasi Kecamatan), dan e-SAKIP sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pada sesi dialog bersama insan pers, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, di antaranya evaluasi capaian Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Kabupaten Rokan Hulu serta kesiapan daerah menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Riau Tahun 2027.
Menanggapi hal tersebut, Yusmar mengatakan Pemkab Rokan Hulu akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ), memperkuat sistem pembinaan peserta, meniadakan rekrutmen yang tidak sesuai mekanisme, serta meningkatkan kualitas pelatihan secara rutin bersama para pelatih dan official profesional.
Selain itu, Yusmar juga meluruskan informasi yang berkembang di media sosial mengenai pembiayaan pengantaran dan penjemputan jemaah haji Rokan Hulu Tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, biaya transportasi jemaah dari embarkasi menuju daerah asal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan tidak menggunakan dana setoran awal maupun biaya perjalanan ibadah haji milik jemaah.
“Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk transportasi, pengangkutan bagasi, konsumsi hingga akomodasi transit secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Perwakilan organisasi wartawan yang hadir memberikan apresiasi atas keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah daerah. Mereka juga mengusulkan adanya regulasi teknis yang lebih jelas terkait dukungan operasional dan publikasi kegiatan-kegiatan strategis daerah, seperti MTQ maupun penyelenggaraan ibadah haji.
Menanggapi masukan tersebut, Yusmar menyatakan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan Diskominfo dan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk menyusun mekanisme kemitraan media yang lebih baik, transparan, adil, dan sesuai kemampuan anggaran daerah.
Melalui Talk Show Surambi Nogori Bupati Menyapa, Pemkab Rokan Hulu berharap penyampaian informasi resmi kepada masyarakat dapat semakin efektif, mampu menangkal disinformasi, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kabupaten Rokan Hulu.(diskominfo)
