PEKANBARU – Anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau, Jufri Zen, menilai upaya sejumlah oknum yang mempersoalkan hingga mendorong penghentian kerja sama antara media dan pemerintah daerah dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan industri pers, khususnya media lokal yang menjalankan usahanya secara legal dan profesional.
Menurut Jufri, perusahaan pers tidak hanya menjalankan fungsi jurnalistik sebagai penyampai informasi kepada publik, tetapi juga merupakan badan usaha yang memiliki tanggung jawab terhadap karyawan, wartawan, serta operasional perusahaan.
“Perusahaan pers juga membutuhkan keberlangsungan usaha agar dapat terus menjalankan tugas jurnalistik dan melayani kebutuhan informasi masyarakat. Di dalamnya ada wartawan, tenaga administrasi, dan berbagai kebutuhan operasional yang harus dipenuhi,” ujar Jufri Zen di Pekanbaru, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa kerja sama publikasi antara pemerintah dan media bukan merupakan sesuatu yang dilarang selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mekanisme penganggaran, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, pihak yang mendorong penghapusan seluruh bentuk kerja sama media dengan pemerintah perlu memahami bahwa industri pers juga merupakan bagian dari sektor usaha yang memiliki tanggung jawab ekonomi dan sosial.
“Jika ekosistem media tidak dijaga dengan baik, terutama media lokal, maka banyak perusahaan pers berpotensi mengalami kesulitan untuk bertahan. Padahal media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.
Jufri menegaskan bahwa kerja sama media tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan pers, tetapi juga mendukung pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat.
Melalui media, kata dia, masyarakat dapat mengetahui berbagai kebijakan, program pembangunan, capaian kinerja pemerintah, serta informasi layanan publik yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Sering kali pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga program sosial. Namun apabila tidak dipublikasikan secara luas, masyarakat belum tentu mengetahui manfaat dan hasil yang telah dicapai. Di sinilah peran media menjadi sangat penting,” ujarnya.
Selain itu, kerja sama media dinilai dapat membantu meningkatkan keterbukaan informasi publik, memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menangkal penyebaran informasi yang tidak benar, serta menjadi sarana edukasi publik terkait berbagai kebijakan pemerintah.
Jufri juga menyoroti peran media dalam mempromosikan potensi daerah, termasuk sektor pariwisata, investasi, UMKM, pertanian, serta berbagai prestasi yang berhasil diraih daerah.
“Media merupakan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pemberitaan yang luas dan berimbang, masyarakat dapat mengetahui program pemerintah, sementara pemerintah juga dapat memahami respons serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Jufri menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik tetap penting dilakukan sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas. Namun pengawasan tersebut harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada kritik terhadap penggunaan anggaran, tentu itu sah dan perlu disampaikan secara objektif berdasarkan data dan fakta. Namun jangan sampai muncul upaya yang mengarah pada pelemahan atau penghapusan kerja sama yang sah, karena pada akhirnya yang dirugikan bukan hanya perusahaan pers, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan informasi serta pemerintah yang berkewajiban menyampaikan hasil pembangunan kepada publik,” tutupnya.***
