BENGKALIS – Bupati Bengkalis Kasmarni secara resmi mencanangkan Pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Bengkalis yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, di Ruang Dang Merdu, Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin (22/6/2026).
Pencanangan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan pendataan guna menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ditandai dengan pemasangan tanda pengenal dan rompi kepada perwakilan petugas sensus secara simbolis oleh Bupati Kasmarni.
Dalam sambutannya, Kasmarni menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan dinamika perekonomian Indonesia.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan upaya besar untuk menghadirkan data yang komprehensif dan berkualitas sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat dan berkelanjutan.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026 akan dihasilkan data mengenai struktur usaha, potensi ekonomi, karakteristik pelaku usaha, perkembangan ekonomi digital hingga praktik ekonomi berkelanjutan. Data yang akurat dan berkualitas menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap perkembangan zaman serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Kasmarni.
Bupati perempuan pertama di Negeri Junjungan itu mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti penting bagi Kabupaten Bengkalis yang memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, jasa, perkebunan hilir, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, menurutnya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis membutuhkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi daerah.
“Dengan data yang berkualitas, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul di Indonesia,” katanya.
Kasmarni menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat.
Untuk itu, ia mengajak perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, media massa, serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaan pendataan tersebut.
Kepada para pelaku usaha, Kasmarni mengimbau agar memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Sementara masyarakat diminta mendukung kelancaran tugas petugas yang akan melakukan pendataan di lapangan.
“Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan, dan pada akhirnya akan menentukan kualitas kebijakan pembangunan yang disusun pemerintah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kasmarni memastikan seluruh data yang diberikan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan prinsip-prinsip statistik resmi yang menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, integritas, serta perlindungan data responden.
Ia menegaskan, data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, penegakan hukum, maupun tujuan lain di luar kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.
“Tidak perlu ragu atau khawatir dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Seluruh data yang disampaikan akan dikelola secara profesional dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik serta perencanaan pembangunan,” tegasnya.
Kasmarni menambahkan, data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Sebaliknya, kebijakan yang disusun berdasarkan data yang tidak akurat berpotensi melahirkan program yang tidak tepat sasaran.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak menjadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum memperkuat budaya data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Mari kita jadikan Sensus Ekonomi 2026 sebagai gerakan bersama untuk menghadirkan data yang akurat, membangun kebijakan yang tepat, serta mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, maju, sejahtera, dan unggul di Indonesia,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD Bengkalis H. Misno, Sekretaris Daerah Bengkalis dr Ersan Saputra TH, Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkalis H Khaidir, Kepala BPS Bengkalis Sudiro, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bengkalis Ed Efendi, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Andris Wasono, Pelaksana Tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Hambali, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(info/sau)
