PEKANBARU – Bupati Rokan Hilir (Rohil) H Bistamam mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) virtual bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (13/5/2026), dari Pekanbaru.
Rapat interaktif bertajuk REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kemendagri) tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Otda Kemendagri secara daring dan menjadi forum strategis dalam membahas berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pencegahan kendala birokrasi.
Dalam kegiatan itu, Bupati H Bistamam didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil Fauzi Efrizal, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Kepala Bagian (Kabag) terkait.
Forum REBOAN digelar sebagai wadah koordinasi dan penyerapan aspirasi pemerintah daerah terkait pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi evaluasi kualitas layanan Ditjen Otda kepada pemerintah daerah, inventarisasi dukungan terhadap pelaksanaan tugas kepala daerah, hingga pembahasan isu strategis pemerintahan daerah.
Rakornas tersebut diikuti secara terbatas oleh 10 kepala daerah yang hadir langsung tanpa diwakilkan, di antaranya Bupati Rokan Hilir, Bupati Nias Barat, Bupati Bulukumba, Bupati Tambrauw, Bupati Bangkalan, serta Wali Kota Pontianak, Sibolga, Padang Panjang, Parepare, dan Kediri.
Selain kepala daerah, forum ini juga melibatkan sekretaris jenderal dan sekretaris dari 10 kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, hingga Badan Gizi Nasional. Turut hadir delapan biro pemerintahan provinsi, sembilan asisten pemerintahan kabupaten/kota, serta jajaran direktur di lingkup Kemendagri.
Bupati Rohil H Bistamam menegaskan bahwa forum REBOAN menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Rohil untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Kami menyambut baik forum interaktif REBOAN ini. Pemkab Rohil berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan responsif. Sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Rokan Hilir,” ujar H Bistamam usai rapat.
Sebagai tindak lanjut, berbagai masukan dan usulan dari Pemkab Rohil akan disampaikan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
Sementara itu, Sekda Rohil Fauzi Efrizal mengatakan, keterlibatan seluruh kepala OPD dalam rapat tersebut bertujuan untuk memetakan berbagai hambatan regulasi dan birokrasi yang masih ditemukan di lapangan.
“Seluruh kepala OPD sengaja dilibatkan agar evaluasi internal dapat segera dilakukan. Langkah ini penting untuk memastikan pelayanan publik di Rohil berjalan lebih cepat, transparan, dan terbebas dari kendala birokrasi,” tegas Fauzi Efrizal.
Melalui forum REBOAN tersebut, Pemkab Rohil berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait semakin solid demi mendukung percepatan pembangunan dan kemajuan daerah.***
