ROKAN HULU – Polemik politik di Kabupaten Rokan Hulu mengemuka setelah seorang anggota DPRD dari Fraksi Gerindra berinisial ML diduga terlibat dalam aksi penolakan terhadap program pemerintah pusat terkait pengelolaan lahan sawit sitaan negara. Dugaan ini mencuat dari dokumentasi yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan keberadaan ML dalam aksi penolakan di Kecamatan Kepenuhan.
Isu tersebut menjadi sorotan karena ML merupakan kader partai yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Keterlibatan kader dalam aksi yang dinilai berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat memicu perhatian publik dan internal partai.
Reaksi dari internal partai mulai bermunculan. Sejumlah kader dan simpatisan menilai dugaan sikap tersebut berpotensi menimbulkan kesan tidak selaras antara kebijakan pusat dan sikap kader di daerah.
Ketua DPW Partai Gerindra Provinsi Riau sekaligus anggota DPR RI, Muhammad Rahul, menegaskan pentingnya disiplin organisasi di kalangan kader.
“Setiap kader wajib tegak lurus terhadap keputusan partai, terlebih jika menyangkut program pemerintah yang menjadi agenda nasional,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).
Rahul menyebutkan, pihaknya akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu guna memastikan kebenaran informasi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Program pengelolaan kebun sawit sitaan negara merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan serta mengoptimalkan aset negara. Melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO), pemerintah mendorong agar lahan tersebut dapat dikelola secara produktif sekaligus menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi yang ada.
Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan tidak lepas dari tantangan. Di sejumlah wilayah, program tersebut memicu dinamika sosial karena berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi masyarakat setempat.
Di tengah berkembangnya polemik, muncul dorongan dari sejumlah kader dan simpatisan agar partai mengambil langkah tegas jika dugaan pelanggaran disiplin terbukti. Wacana Pergantian Antar Waktu (PAW) pun mulai mencuat sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
“Jika terbukti tidak sejalan dengan kebijakan partai dan program negara, tentu ada konsekuensi yang harus dijalankan sesuai aturan organisasi,” ujar salah seorang kader yang enggan disebutkan namanya.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya berdampak secara lokal, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra dan soliditas partai di tingkat daerah.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari ML terkait tudingan yang beredar. Publik masih menantikan klarifikasi langsung guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai peristiwa tersebut.
Kasus ini menjadi cerminan bagaimana dinamika politik daerah dapat berkembang menjadi perhatian lebih luas, terutama ketika berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan disiplin kader partai.(tim)
