ROKANHULU – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Rokan Hulu, Senin (27/4/2026). Upacara berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Rokan Hulu, Drs. H. Yusmar, M.Si, memimpin langsung jalannya kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD Rohul Hj. Sumiartini, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli Setda, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kabupaten Rokan Hulu.
Selain itu, tampak hadir pimpinan organisasi wanita, di antaranya Ketua TP-PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Hj. Yurniziarti, beserta jajaran pengurus lainnya.
Dalam amanatnya, Yusmar menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mempercepat pembangunan. Melalui semangat Asta Cita, kita berkomitmen meningkatkan pelayanan publik dan daya saing daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tema peringatan tahun ini mencerminkan komitmen daerah dalam menjalankan delapan prioritas pembangunan nasional (Asta Cita), yang meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Yusmar juga memaparkan sejumlah program strategis yang menjadi fokus pemerintah, seperti pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDKM), serta reformasi birokrasi berbasis hasil yang didukung digitalisasi terintegrasi.
Di sisi lain, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal, pengelolaan sampah yang belum optimal, ketimpangan ekonomi, serta upaya menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini masih banyak daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang bergantung pada dana transfer pusat. Selain itu, persoalan sampah dan ketimpangan ekonomi juga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif,” jelasnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
“Daerah tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal,” tutupnya.(diskominfo)
