KAMPAR – Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan komitmennya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, yang digelar di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, Jumat (13/3/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Misharti, S.Ag., M.Si., didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., sebagai penanda berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau yang diketuai Setyo Utomo bersama tim.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Kabupaten Kampar, Kepala BPKAD, Kepala Bapenda, Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, serta Direktur RSUD Bangkinang bersama perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Dalam Exit Meeting tersebut, Tim BPK RI menyampaikan hasil temuan sementara pemeriksaan sekaligus memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyampaikan tanggapan awal sebelum laporan hasil pemeriksaan final diterbitkan.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara cepat, tepat, dan terkoordinasi guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Saya tegaskan kepada seluruh Kepala OPD agar tidak menunda tindak lanjut temuan sementara ini. Waktu kita terbatas. Saya minta Inspektorat mengawal secara ketat penyelesaian rekomendasi BPK agar opini WTP dapat kita pertahankan kembali,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Hasil pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi cermin transparansi pengelolaan keuangan daerah. Saya instruksikan seluruh OPD melakukan perbaikan administrasi secara fundamental agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Setyo Utomo, menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif seluruh jajaran OPD Kabupaten Kampar selama proses pemeriksaan berlangsung. Ia juga memberikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan perbaikan ke depan, khususnya dalam memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI) pengelolaan keuangan daerah.
Melalui sinergi yang profesional antara auditor dan pemerintah daerah, diharapkan tata kelola keuangan Kabupaten Kampar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan dokumen hasil pemeriksaan sementara dari Ketua Tim BPK RI kepada Wakil Bupati Kampar yang disaksikan seluruh pejabat yang hadir.***
