17 November 2026
Riau - Indonesia
BERITA Kampar

31 Ranperda Masuk Propemperda 2027, DPRD Kampar Fokus Regulasi Pembangunan

KAMPAR  – DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Rencana Kerja (Renja) 2027 sekaligus menyepakati 31 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027. Dari jumlah tersebut, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar dan lima lainnya merupakan inisiatif DPRD.

Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kampar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, didampingi Wakil Ketua Zulpan Azmi dan Wakil Ketua Sunardi, Senin (16/11/2026) malam.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kampar Misharti, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya di ruang rapat paripurna DPRD Kampar.

Dalam rapat itu, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kampar, Agus Candra, menyampaikan laporan hasil pembahasan Propemperda 2027.

Agus menjelaskan, penyusunan Propemperda telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan dan verifikasi usulan, koordinasi serta sinkronisasi dengan OPD, hingga penetapan skala prioritas.

Menurutnya, Propemperda tidak sekadar menjadi daftar rencana pembentukan produk hukum daerah. Program tersebut harus menjadi wujud komitmen politik legislasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan daerah.

Penyusunan Propemperda juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta berbagai persoalan mendesak yang berkembang di tengah masyarakat.

Dari 31 Ranperda yang masuk dalam Propemperda 2027, tiga di antaranya merupakan Ranperda wajib tahunan. Ketiganya yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.

Sementara itu, 15 Ranperda merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Kampar. Materinya antara lain mencakup penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan gedung, pemerintahan desa, serta pembentukan sejumlah desa baru.

Usulan pembentukan desa baru tersebut meliputi Desa Kasang Kulim di Kecamatan Siak Hulu, desa baru di Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Desa Tanjung Kaya di Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Pulau Belimbing di Kecamatan Kuok, Desa Jabon Jabi, Desa Pontianak Damai di Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Bulu di Kecamatan Tambang, Desa Sungai Kenuang Jaya di Kecamatan Perhentian Raja, serta Desa Pulau Panjang di Kecamatan Kampar Hulu.

Selain pembentukan desa, usulan Pemkab Kampar juga mencakup perubahan Perda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kampar Tahun 2020–2040, perubahan RPJMD Kabupaten Kampar Tahun 2025–2029, serta perubahan kedua atas Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun lima Ranperda inisiatif DPRD Kampar meliputi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa daerah serta sastra Kampar; penyelenggaraan keolahragaan; penyelenggaraan kesejahteraan sosial; fasilitasi kekayaan intelektual; serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bapemperda juga melaporkan sejumlah Ranperda yang masih dalam proses pembahasan dan diproyeksikan dapat diselesaikan pada 2027. Di antaranya Ranperda tentang beasiswa daerah, perlindungan dan pemberdayaan petani dan nelayan, serta penyelenggaraan penghijauan.

Dalam proses penyusunan Propemperda, terdapat dua usulan Ranperda yang tidak dapat dilanjutkan setelah melalui konsultasi dengan Bagian Hukum. Kedua usulan tersebut dinilai masih memerlukan penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta kajian lebih lanjut terkait kewenangan pemerintah daerah.

Meski demikian, Bapemperda menegaskan Propemperda 2027 tetap terbuka terhadap pengajuan Ranperda di luar daftar yang telah ditetapkan melalui mekanisme kumulatif terbuka, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir penyampaian laporan, Bapemperda menyerahkan daftar Propemperda 2027 kepada pimpinan DPRD Kampar untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama dengan pemerintah daerah.

Bapemperda berharap seluruh Ranperda yang masuk dalam program prioritas dapat dibahas secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

“Seluruh proses pembahasan Ranperda tahun 2027 mendatang diharapkan berjalan efektif, efisien, dan menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas demi Kampar yang maju, adil, dan berkelanjutan,” ujar Agus Candra. (adv)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *