PELALAWAN – Bupati Pelalawan H. Zukri secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2027 yang digelar di Ruang Pembaharuan Bappeda Kabupaten Pelalawan, Rabu (11/2/2026).
Forum ini merupakan salah satu tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk menjaring aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, akademisi, hingga unsur masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Zukri menegaskan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembangunan daerah ke depan. Di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Berbagai persoalan pembangunan tersebut harus mampu dijawab melalui intervensi program yang terarah, terintegrasi, dan berbasis skala prioritas, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan 2025-2029,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Zukri mengungkapkan bahwa dinamika kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Pada Tahun Anggaran 2025, APBD Kabupaten Pelalawan tercatat sebesar Rp1,9 triliun. Sementara pada Tahun 2026 mengalami penurunan menjadi Rp1,7 triliun atau berkurang sekitar Rp200 miliar.
“Kondisi ini tidak menyurutkan optimisme kita. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan yang merata sesuai visi Pelalawan Menawan tetap dapat kita wujudkan,” katanya.
Bupati juga mendorong dukungan anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Pelalawan–Siak untuk turut memperjuangkan program-program strategis daerah, di antaranya percepatan pembangunan Sentral Pangan di Pulau Mendol serta pembangunan Jalan Lintas Bono.
Selain itu, ia mengajak para pelaku usaha agar meningkatkan kepedulian dan komitmen dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Saya meyakini, melalui kolaborasi, komitmen, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah daerah, provinsi, pusat, DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat—berbagai permasalahan yang dihadapi akan dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan,” tutupnya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan prioritas pembangunan yang lebih tepat sasaran serta selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pelalawan.***
