Bangkinang – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T. menerima kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau dalam rangka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja pada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (3/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Wakil Bupati Hj. Misharti, S.Ag., M.Si., serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Kegiatan ini menandai dimulainya pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan oleh BPK terhadap pengelolaan dan penggunaan anggaran belanja daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
“Kami menyambut baik kehadiran tim BPK di Kabupaten Kampar. Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari upaya bersama untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Kampar siap memberikan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati juga berharap agar BPK dapat memberikan arahan dan bimbingan dalam menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Kampar, sehingga mampu berfungsi optimal dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami berharap BPK dapat membantu memberikan masukan dan pembinaan dalam upaya menyehatkan BUMD di Kabupaten Kampar, agar pengelolaannya semakin baik dan profesional,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau menjelaskan bahwa entry meeting ini bertujuan untuk menyampaikan ruang lingkup, tujuan, serta jadwal pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan atas belanja tahun anggaran 2025. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan berintegritas di masa mendatang.***
