Kampar – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar terus berupaya menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan memberikan pengetahuan serta strategi bagi politisi perempuan agar mampu berkiprah dan bersaing di bidang politik.
Kepala Dinas DPPKBP3A Kampar, Drs Edi Afrizal MSi, dalam kegiatan Sosialisasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Tahun 2025 yang digelar di Aula Muara Takus Kantor Bappeda Kampar, Rabu (23/4/2025) menyampaikan bahwa perempuan Kampar harus mampu menunjukkan daya saing di segala bidang, termasuk politik.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin mendorong perempuan agar dapat berkontribusi di dunia politik, baik sebagai anggota legislatif, kepala daerah, maupun pimpinan partai politik di jabatan strategis,” ujar Edi Afrizal.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi ini juga merupakan langkah mewujudkan kesetaraan gender, khususnya dalam mendukung tercapainya kuota 30 persen keterlibatan perempuan di parlemen. Selain itu, program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (PPE).
Secara rinci, Edi menjelaskan tujuan kegiatan ini antara lain meningkatkan pemahaman tentang konsep gender, mencegah kehamilan tidak diinginkan (KTD), menekan angka KDRT dan perselingkuhan akibat perkawinan usia dini, mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan, serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur untuk menekan angka stunting.
“Pentingnya sinergitas dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan Kampar harus kita dorong bersama,” tegas Edi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kampar Dr Hj Misharti yang hadir pada acara tersebut mengapresiasi inisiatif DPPKBP3A. Ia menilai kegiatan ini sangat penting, terutama dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029.
“Kita tidak bisa menghadirkan politisi perempuan secara tiba-tiba. Mereka harus dipersiapkan sejak dini, agar ke depan perempuan Kampar mampu duduk di legislatif maupun sebagai kepala daerah,” jelas Misharti di hadapan puluhan politisi perempuan dari berbagai partai.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun 2025 merupakan momentum bagi banyak partai politik untuk menyusun dan memperbarui kepengurusan. Karena itu, Misharti mendorong politisi perempuan aktif melakukan komunikasi dan lobi politik dengan pimpinan partai masing-masing agar dapat menduduki posisi strategis.
Dalam kesempatan yang sama, Imelda Sapitri SH MH, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Kampar yang menjadi narasumber, menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berpolitik.
“Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak memilih dan dipilih,” ungkap Imelda.
Ia juga memberikan motivasi agar politisi perempuan Kampar lebih bersemangat menekuni dunia politik serta memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.***
