KAMPAR – Komisi I DPRD Kabupaten Kampar meminta Kementerian Kehutanan mengevaluasi kembali Surat Keputusan (SK) tahun 2024 yang menetapkan areal seluas 735 hektare untuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Bersatu Abadi Jaya (BAJ). Pasalnya, sebagian areal tersebut disebut masyarakat telah dikuasai dan dikelola sejak 2011.
Permintaan evaluasi itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kampar yang membahas konflik lahan antara masyarakat Desa Bangun Sari, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, dengan KTH Bersatu Abadi Jaya, Selasa (17/11/2026).
Ketua Komisi I DPRD Kampar, Ristanto, mengatakan persoalan tersebut bermula dari pengaduan masyarakat mengenai terbitnya SK KTH Bersatu Abadi Jaya oleh Kementerian Kehutanan pada 2024 dengan luas areal mencapai 735 hektare.
Dalam RDP, masyarakat menyampaikan bahwa sebagian lahan yang masuk dalam areal tersebut telah mereka kuasai dan kelola sejak 2011. Kondisi itu kemudian menimbulkan keberatan karena warga merasa penguasaan lahan yang selama ini mereka kelola tidak mendapat kejelasan setelah terbitnya SK tersebut.
“Persoalannya, lahan tersebut berdasarkan keterangan masyarakat sudah dikuasai dan dikelola oleh petani sejak tahun 2011. Karena itu, sebelum SK diterbitkan, seharusnya dilakukan klarifikasi dan pengecekan langsung terhadap kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Ristanto.
Ia juga menyebut masyarakat dalam RDP menyampaikan adanya perlakuan yang mereka nilai sebagai bentuk intimidasi terkait penguasaan dan pengelolaan lahan. Namun, persoalan tersebut masih perlu ditelusuri dan diklarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
Menurut Ristanto, persoalan lahan tersebut juga memiliki riwayat penyelesaian pada 2001. Saat itu terdapat surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan serta rekomendasi Bupati Kampar yang berkaitan dengan persoalan kawasan tersebut.
Karena itu, Komisi I menilai seluruh dokumen dan riwayat penyelesaian sebelumnya perlu ditelusuri kembali. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih penetapan kawasan maupun keputusan terhadap lahan yang telah lama dikelola masyarakat.
Selain persoalan SK KTH BAJ, RDP juga menyoroti penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Pemerintah Desa Bangun Sari.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam rapat, terdapat sekitar 180 SKT yang diterbitkan pada 2021. Komisi I menilai penerbitan dokumen tersebut perlu diperiksa, terutama terkait kewenangan penerbitan dan status kawasan pada saat dokumen tersebut dikeluarkan.
“Ini juga menjadi perhatian kita. Ada sekitar 180 SKT yang disebut diterbitkan oleh kepala desa pada tahun 2021. Kita perlu melihat bagaimana proses penerbitannya dan bagaimana status lahan tersebut menurut aturan yang berlaku,” ujar Ristanto.
Komisi I DPRD Kampar selanjutnya meminta Kementerian Kehutanan melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap SK KTH Bersatu Abadi Jaya tahun 2024, khususnya terkait penetapan areal seluas 735 hektare yang dipersoalkan masyarakat.
Ristanto menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan verifikasi dokumen dan kondisi faktual di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah konflik berkembang menjadi perselisihan horizontal di tengah masyarakat.
“Harapan kita, persoalan ini jangan sampai menimbulkan konflik horizontal. Karena itu, kita meminta agar dilakukan kajian dan evaluasi ulang terhadap SK yang diterbitkan Kementerian Kehutanan. Semua harus ditelusuri berdasarkan dokumen dan kondisi nyata di lapangan,” tegasnya.
RDP tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kampar Iib Nursaleh, anggota Komisi I Idris, Camat Kampar Kiri Hilir Tarmizi Dabri, Kepala Inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad Irsyad, Kabid PMD Irwan Muhammad, perwakilan Kesbangpol Kabupaten Kampar, serta masyarakat Desa Bangun Sari dan Pantai Raja.
Camat Kampar Kiri Hilir, Tarmizi Dabri, mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan persoalan tersebut melalui DPRD Kampar. Ia berharap penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dan melibatkan pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya kepada DPRD. Dari hasil pertemuan ini, persoalan akan ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. SK yang dipegang oleh kelompok tersebut juga akan diminta untuk ditinjau kembali,” katanya.
Masyarakat berharap pemerintah dan Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi langsung terhadap riwayat penguasaan lahan, dokumen yang dimiliki warga, serta batas-batas areal yang ditetapkan dalam SK KTH Bersatu Abadi Jaya.
Evaluasi dan verifikasi tersebut dinilai penting agar penyelesaian konflik memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus memberikan kepastian mengenai status lahan bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait.(adv)


