BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) memperkuat transformasi digital dalam pelayanan administrasi kepegawaian melalui perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Upaya tersebut ditinjau langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam peninjauan tersebut, Bistamam didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan perekaman dan validasi identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu.
Penerapan TTE menjadi bagian dari langkah Pemkab Rohil dalam mewujudkan administrasi kepegawaian berbasis digital yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan dokumen kepegawaian sekaligus menyederhanakan proses administrasi di lingkungan pemerintah daerah.
TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, S.H., menyambut baik kunjungan Bupati beserta jajaran. Menurutnya, dukungan pimpinan daerah menjadi dorongan bagi perangkat daerah untuk terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara digital, termasuk pengelolaan dokumen kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Melalui sistem tersebut, proses administrasi diharapkan menjadi lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital
Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, mengatakan perekaman TTE merupakan bagian dari upaya memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.
Menurutnya, validasi identitas digital penting untuk mendukung ketertiban administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” jelas Yulisma.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.
Kendala Jaringan Sempat Hambat Proses Perekaman
Dalam pelaksanaannya, perekaman TTE sempat mengalami kendala jaringan yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat pengambilan data. Namun, kendala tersebut dapat diatasi sehingga kegiatan kembali berjalan normal.
Juliandra mengatakan kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran kegiatan.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” ungkapnya.
Optimalkan Aplikasi SIKOPAR
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Aplikasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital agar data dan dokumen dapat ditata secara lebih sistematis.
Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data, mempermudah proses administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian.
Transformasi digital tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Rohil untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan aparatur maupun masyarakat.***
