KAMPAR – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar menyoroti persoalan komunikasi antara legislatif dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar, khususnya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD (Sekwan) Kampar.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kampar, Jonni Fiter Suplus, saat menyampaikan pandangan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).
Jonni mengatakan, komunikasi yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat kepada wakil rakyat.
Menurutnya, anggota DPRD merupakan bagian dari representasi masyarakat sehingga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Kalau kami ini kan bagian dari wakil rakyat. Keluh kesah rakyat tentu disampaikan melalui kami. Untuk berkoordinasi, kami butuh petunjuk, arahan dan SOP dari pemerintah daerah,” ujar Jonni.
Namun, ia mengaku komunikasi dengan jajaran pemerintah daerah terkadang menjadi kendala. Jonni menyebut dirinya beberapa kali berupaya menghubungi pihak terkait, tetapi tidak memperoleh respons.
“Setiap telepon tidak pernah diangkat, tidak dibalas. Sekwan juga baru satu minggu,” ungkapnya.
Kritik tersebut, kata Jonni, bukan disampaikan untuk kepentingan pribadi. Ia berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif dapat diperbaiki sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat lebih cepat dicarikan solusi.
“Ketika komunikasi terjalin dengan baik, tentu ada solusi,” tegasnya.
Di penghujung penyampaian pandangan fraksi, Jonni juga menyampaikan pantun yang menyinggung persoalan komunikasi antara Sekda, Plt Sekwan, dan anggota DPRD Kampar.
Menanggapi sorotan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan Pemkab Kampar akan menjadikan persoalan komunikasi itu sebagai perhatian. Ia berkomitmen memperbaiki hubungan antara jajaran pemerintah daerah dengan anggota DPRD, termasuk Jonni Fiter.
“Jadi beliau ini pekerja keras. Orangnya pendiam, tapi beliau ini pekerja keras,” kata Ahmad Yuzar saat memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi DPRD Kampar.
Bupati mengatakan dirinya akan membantu memperbaiki komunikasi antara pihak-pihak yang menjadi sorotan Fraksi Demokrat.
“Saya akan memperbaiki hubungan antara Pak Jonni dengan Pak Sekwan nantinya,” ujarnya.
Selain persoalan komunikasi, Ahmad Yuzar turut menanggapi sejumlah catatan Fraksi Demokrat terkait perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan, setiap perubahan anggaran harus memiliki dasar serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat Pemkab Kampar harus menentukan program yang dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan 2026. Sementara program yang belum memungkinkan untuk dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
Ahmad Yuzar juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah meningkatkan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
“Disiplin itu adalah kunci utama kita bisa melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kampar memastikan komitmen terhadap Universal Health Coverage (UHC) tetap dipertahankan. Pemerintah daerah juga menyatakan komitmen meningkatkan mutu pelayanan dan akses kesehatan bagi masyarakat.
Sementara di bidang pendidikan, Pemkab Kampar akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, termasuk memperkuat pendidikan vokasi agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Dengan perbaikan komunikasi antara legislatif dan eksekutif serta penyesuaian program berdasarkan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Kampar berharap pelaksanaan APBD Perubahan 2026 dapat berjalan efektif dan tetap menjawab kebutuhan masyarakat.***
