KAMPAR – Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disbunnak Keswan) Kabupaten Kampar, Marahalim, menjelaskan secara rinci urgensi pembangunan jalan produksi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bagian dari upaya strategis membuka akses ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan.
Ia menegaskan bahwa program pembangunan jalan produksi bukan merupakan program yang muncul secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program jalan produksi yang saat ini dilaksanakan bukanlah program yang berdiri sendiri tanpa dasar. Program ini melalui rantai perencanaan yang jelas, dimulai dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten (bottom-up), serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan daerah (top-down),” jelas Marahalim, Kamis (2/4/2026).
Ia menambahkan bahwa program tersebut telah diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah, kemampuan anggaran, serta dampak manfaat bagi masyarakat luas. Program ini juga dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah seperti RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dilandasi Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jalan produksi tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi juga legal, terencana, dan akuntabel.
Lebih lanjut, Marahalim menyampaikan bahwa pembangunan jalan produksi juga merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan strategis nasional di sektor perkebunan kelapa sawit. Komoditas sawit merupakan salah satu sektor prioritas nasional yang berperan besar dalam perekonomian negara, di antaranya sebagai penyumbang devisa utama, kontributor surplus neraca perdagangan, serta penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.
Pemerintah pusat, lanjutnya, memberikan perhatian serius terhadap sektor sawit melalui berbagai program, seperti peningkatan produktivitas sawit rakyat, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta penguatan hilirisasi dan daya saing global.
“Namun perlu dipahami bahwa keberhasilan program strategis nasional tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi,” tegasnya.
Menurut Marahalim, jalan produksi memiliki peran penting sebagai penghubung utama antara kebun masyarakat dengan pabrik pengolahan, memperlancar distribusi hasil panen, serta menjaga kualitas dan stabilitas harga jual tandan buah segar (TBS) sawit.
“Dengan kata lain, pembangunan jalan produksi di daerah merupakan kontribusi nyata pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi nasional,” ujarnya.
Selain itu, pembangunan jalan produksi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah, antara lain meningkatkan pendapatan petani karena distribusi hasil panen lebih lancar, menjaga kualitas hasil produksi sehingga harga jual lebih baik, menekan biaya logistik, serta meningkatkan efisiensi usaha masyarakat.
Tidak hanya itu, keberadaan jalan produksi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal seperti jasa transportasi, perdagangan hasil perkebunan, serta perkembangan UMKM di wilayah pedesaan. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya perputaran ekonomi masyarakat dan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah.
“Oleh karena itu, jika ada narasi yang menyimpulkan program ini tidak bermanfaat, maka hal tersebut tidak melihat gambaran besarnya. Penilaian terhadap suatu program pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang,” jelas Marahalim.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan jalan produksi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar di bawah kepemimpinan Bupati Ahmad Yuzar dan Wakil Bupati Misharti bukan sekadar pembangunan infrastruktur semata, tetapi merupakan upaya membuka akses ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing sawit rakyat, memperkuat kontribusi terhadap devisa negara, serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.***
