Bangkinang – Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Hambali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi yang digelar di Ruang Rapat Media Center Asisten II Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (11/8/2025).
Rakor yang terpusat secara virtual di Ruang Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Selain membahas inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan agenda percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Beberapa topik lain yang dibahas meliputi evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah, sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) tentang percepatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber pada Pemda, serta fasilitasi sertifikasi halal 2025.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, bahwa inflasi year-on-year tercatat sebesar 2,37 persen, sedangkan inflasi month-to-month sebesar 0,30 persen. Menurutnya, pengendalian inflasi sangat penting untuk memantau pertumbuhan ekonomi sekaligus capaian realisasi pendapatan daerah.
Terkait isu kebocoran data, Tito mengimbau seluruh daerah untuk menindaklanjuti surat edaran Kemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber di masing-masing daerah.
Mengenai Program 3 Juta Rumah, Tito menjelaskan bahwa hingga tahun 2025 telah disetujui pembangunan gedung sebanyak 342.441 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menanggapi arahan Mendagri, Sekda Kampar Hambali menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti dan melaksanakan program prioritas pemerintah pusat. Hal ini meliputi pengendalian inflasi daerah, pembentukan tim keamanan siber, serta percepatan sertifikasi halal produk di Indonesia.
Kepala Badan Produk Halal Indonesia M Aqil Irham mengungkapkan, bahwa Indonesia merupakan pasar makanan dan minuman halal terbesar di dunia dengan nilai mencapai 149,8 miliar dolar AS. Namun, untuk ekspor makanan halal ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia masih berada di posisi kelima dengan nilai 13,38 juta dolar AS.
Sementara itu, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol A Rachmad Wibowo meminta pemerintah daerah segera membentuk Tim Tanggap Insiden Siber. Hal ini penting untuk mengantisipasi kebocoran data di tengah rencana pemerintah mendigitalisasi layanan publik.
Menurut Rachmad, saat ini terdapat 7.347 aplikasi layanan publik yang rentan terhadap serangan siber. Pada tahun 2024, tercatat 241 dugaan kebocoran data di sektor administrasi daerah. Untuk itu, setiap Kepala Dinas Kominfo diminta melakukan pendataan layanan aplikasi di wilayahnya.***
