Nasib Tenaga Honorer Terhambat, Komisi II DPRD Kampar Minta Kebijakan Khusus ke Pusat
Kampar — Komisi II DPRD Kabupaten Kampar meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI membuka akses sistem khusus guna menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang tidak terakomodasi dalam usulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akibat kendala administrasi. Permohonan ini menyusul hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) […]