KAMPAR – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kampar Kiri Hilir, Tarmizi Dabri, M.Si., menilai buku Tenun Akar karya Dr. Misharti relevan bagi aparatur pemerintahan kecamatan dan desa, terutama dalam membangun budaya musyawarah, mendengar aspirasi warga, serta memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti dengan jelas.
Menurut Tarmizi, salah satu pesan penting yang dapat dipetik dari buku tersebut adalah pentingnya aparatur tidak sekadar menerima laporan masyarakat, tetapi memahami persoalan secara utuh sebelum menentukan langkah penyelesaian.
“Bagi aparatur kecamatan dan desa, buku ini mengingatkan pentingnya mendengarkan warga sampai memahami persoalannya. Setelah itu, harus jelas siapa yang menangani dan bagaimana tindak lanjutnya,” ujar Tarmizi, Kamis (5/11/2026).
Ia menilai pemikiran dalam Tenun Akar juga memiliki keterkaitan dengan falsafah Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan, yang menempatkan pemerintah, ninik mamak, dan alim ulama sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kerja bersama tidak cukup hanya dengan membangun komunikasi, tetapi juga membutuhkan kejelasan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Tarmizi mengatakan, nilai tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah menghadapi persoalan keluarga maupun persoalan sosial yang membutuhkan dukungan lingkungan dan pelayanan pemerintah. Dalam kondisi seperti itu, musyawarah harus melibatkan pihak-pihak yang memahami persoalan dan memiliki pengalaman langsung terhadap masalah yang dibahas.
“Pengalaman perempuan, anak muda, dan warga yang terdampak keputusan perlu mendapat tempat dalam musyawarah. Keterangan mereka membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat,” katanya.
Ia menilai kekuatan Tenun Akar terletak pada kemampuannya menghubungkan persoalan kehidupan keluarga dengan kepemimpinan di tengah masyarakat. Nilai kepedulian, kesediaan mendengar, serta pembagian tanggung jawab yang dibahas dalam buku tersebut dinilai dapat menjadi bahan refleksi bagi aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi Tarmizi, mendengar warga bukan sekadar bagian dari komunikasi pemerintahan, melainkan langkah awal untuk memahami persoalan dan memastikan pelayanan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(tn)
