KAMPAR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kampar, Helmi, mengingatkan kepala sekolah dan bendahara agar mengelola dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Helmi saat memberikan arahan pada kegiatan Asistensi Pengelolaan BOSP Tahun 2026 bagi kepala sekolah dan bendahara sekolah, Kamis (19/11/2026), di Gedung Guru, Jalan D.I. Panjaitan, Bangkinang.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Riau dan Inspektorat. Para peserta diberikan pemahaman mengenai tata kelola, mekanisme penggunaan, administrasi, hingga pelaporan dana BOSP sesuai ketentuan yang berlaku.
Helmi menyampaikan, terdapat lima hal penting yang harus menjadi perhatian kepala sekolah dan bendahara dalam mengelola dana BOSP.
Pertama, memahami petunjuk teknis (juknis) dan memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya. Kedua, mengedepankan prinsip partisipasi dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan.
“Ketiga, setiap administrasi dan pembukuan harus dilakukan dengan baik. Keempat, pelaporan harus tepat waktu dan akurat. Kelima, junjung tinggi integritas serta jauhi segala bentuk penyimpangan,” tegas Helmi.
Ia menekankan, dana BOSP merupakan dukungan untuk menunjang kebutuhan dan peningkatan mutu pendidikan sehingga harus digunakan sepenuhnya bagi kepentingan satuan pendidikan sesuai ketentuan.
Karena itu, menurut Helmi, pemahaman terhadap juknis dan aturan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pengelola dana BOSP di sekolah. Kesalahan dalam memahami ketentuan dapat berpengaruh terhadap ketertiban administrasi maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Dana BOSP harus benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk kepentingan di luar peruntukannya,” ujarnya.
Helmi juga menjelaskan, kegiatan asistensi tersebut tidak hanya diikuti sekolah yang telah menerima dana BOSP, tetapi juga sejumlah sekolah yang diproyeksikan menjadi calon penerima bantuan pada 2027.
“Kami juga mengikutsertakan sekolah-sekolah yang nantinya berpotensi menerima BOSP pada 2027. Sehingga kegiatan ini bisa menjadi bekal dan pedoman bagi mereka dalam memahami aturan serta mekanisme pengelolaan dana,” jelasnya.
Ia menyebutkan, secara umum tidak terdapat kendala berarti dalam penyaluran dana BOSP di Kabupaten Kampar. Meski demikian, Disdikpora terus mendorong agar seluruh unsur pengelola di satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah hingga bendahara, memiliki pemahaman yang baik terhadap juknis dan ketentuan penggunaan dana.
Melalui kegiatan asistensi tersebut, Disdikpora Kampar berharap pengelolaan dana BOSP di seluruh satuan pendidikan semakin tertib, transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kampar.(adv)

