KAMPAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kampar menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026). Dalam rancangan tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2,653 triliun, dengan pendapatan daerah Rp2,588 triliun dan defisit Rp65 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kampar Zulfan Azmi didampingi Ketua DPRD Ahmad Taridi dan Wakil Ketua Sunqrdi DS dan dihadiri Bupati Kampar Ahmad Yuzar, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, Sekretaris Daerah Ardi Mardiansyah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Juru Bicara Banggar DPRD Kampar, Hendri Domo, dalam laporannya menyampaikan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait terhadap Ranperda APBD 2027.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kebijakan anggaran tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan, serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Banggar meminta penyusunan dan pelaksanaan APBD tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. Setiap program dan kegiatan juga harus memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Banggar Dorong Optimalisasi PAD
Dari sisi pendapatan, Banggar mendorong Pemerintah Kabupaten Kampar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah.
OPD penghasil PAD diminta lebih proaktif menggali potensi penerimaan, memperbarui data objek pajak dan retribusi, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki sistem pemungutan agar lebih efektif dan transparan.
Pemerintah daerah juga didorong meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya untuk memaksimalkan pendapatan transfer.
Banggar mengingatkan agar seluruh target penerimaan disusun berdasarkan data yang valid, akurat, dan realistis sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.
Kemiskinan dan Infrastruktur Jadi Sorotan
Pada sektor belanja, Banggar memberikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kampar pada 2027. Penanganan kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam laporan Banggar, tingkat kemiskinan Kabupaten Kampar pada 2025 mencapai 6,29 persen atau sekitar 58.705 jiwa. Angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Riau sebesar 6,17 persen.
Banggar meminta pemerintah daerah meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain kemiskinan, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi sorotan. Hendri Domo menyebut masih terdapat sejumlah ruas jalan akses menuju desa yang rusak, berlubang, bahkan dalam kondisi memprihatinkan.
Kerusakan jalan dinilai dapat menghambat mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Karena itu, Banggar mendorong pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, khususnya ruas penghubung antardesa yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata.
Banggar juga meminta dukungan anggaran tetap diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Setiap OPD diminta lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran.
Belanja Rp2,65 Triliun, Defisit Rp65 Miliar
Dalam laporan Banggar, struktur Rancangan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2027 terdiri atas:
– Pendapatan daerah sebesar Rp2.588.380.990.952;
– Belanja daerah sebesar Rp2.653.380.990.952; dan
– Penerimaan pembiayaan dari SiLPA sebesar Rp65.000.000.000.
Dengan struktur tersebut, Rancangan APBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp65 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Banggar menegaskan penggunaan pembiayaan daerah harus direncanakan secara cermat, didasarkan pada kebutuhan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah daerah juga diminta menjaga keseimbangan antara target pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai perencanaan.
TAPD Diminta Tindaklanjuti Kesepakatan Banggar
Dalam pembahasan bersama TAPD dan perangkat daerah, terdapat sejumlah usulan, masukan, serta kesepakatan yang menghasilkan penyesuaian alokasi anggaran, baik berupa pergeseran, pengurangan, maupun penambahan anggaran antar-OPD maupun di internal OPD.
Banggar selanjutnya meminta TAPD menindaklanjuti hasil pembahasan tersebut dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap Ranperda APBD 2027.
Seluruh penyesuaian harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Ranperda APBD ditetapkan melalui persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar.
Setelah mendapat persetujuan, rancangan APBD tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Melalui laporan Banggar tersebut, DPRD Kampar berharap kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.(adv)

