KAMPAR, TN45.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar Hambali memimpin rapat koordinasi optimalisasi penerimaan pajak daerah tahun 2025 di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Selasa (3/6/2025).
Rapat tersebut dihadiri para camat serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kampar Kholidah.
Hambali menekankan pentingnya penguatan penerimaan pajak daerah sebagai komponen utama pendapatan asli daerah (PAD), yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
“Pajak daerah merupakan tulang punggung PAD. Kita perlu langkah strategis, mulai dari sisi regulasi, peningkatan kesadaran wajib pajak, hingga pemanfaatan teknologi informasi,” ujar Hambali.
Rapat turut membahas sejumlah kendala teknis yang selama ini menghambat pencapaian target penerimaan pajak, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan basis data, serta lemahnya pengawasan lapangan.
Hambali meminta Bapenda agar lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas sektor.
Hambali menyoroti pentingnya digitalisasi sistem perpajakan untuk menciptakan proses pemungutan yang transparan dan akuntabel. Pemkab Kampar, lanjutnya, tengah mengembangkan aplikasi pemantauan pajak terintegrasi dengan sistem administrasi keuangan daerah.
Hambali mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkomitmen dan memperkuat koordinasi demi tercapainya target optimalisasi penerimaan pajak tahun 2025.
Sekda Hambali menjelaskan, Pemkab Kampar harus melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah ini. Kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja akan berdampak kepada menjaga kesinambungan gaji dan tunjangan ASN yang sudah ditetapkan oleh bupati sebelumnya.
“Kalau sumber PAD kita kecil, terpaksa pemotongan anggaran tunjangan ASN. Semua terkena pemotongan tergantung kondisi keuangan daerah. Tetapi ini kita berharap tidak mungkin dilaksanakan,” jelas Hambali.
Hambali menegaskan, yang lazimnya pemotongan tunjangandilakukan di tingkat pimpinan. Makanya, Pemkab melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa pemerinrah daerah harus punya pendapatan daerah untuk membangun.
“Sesuai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bagaimana pertumbuhan sampai 8 persen ini bisa tercapai,” jelas Hambali.
Hambali menambahkan, untuk mencapai target ini, sebelumnya belum bekerja maksimal harus lebih maksimal lagi dalam bekerja.
“Untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah ini, Bapenda bekerja sama dengan pihak kecamatan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) dapat terdistribusi surat pemanggilan pembayaran pajak. Kalau tidak ada SPT bagaimana objek pajak membayar pajaknya dan dimana dibayarnya,” tegas Hambali.
Hambali menambahkan, bagaimana SPT ini sampai ke kecamatan. Dan pihak kecamatan mendistribusikan ke pihak pemerintah desa dan pemerintah desa menyampaikan kepada masyarakat. Kalau ini serius dijalankan, potensi penerimaan pajak daerah dari PBB PP sangat luar biasa.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kampar Kholidah menjelaskan, saat ini Bapenda Kampar untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sudah melaksanakan Bapenda On the Road. Bapenda On the Road adalah layanan inovatif dari Bapenda Kampar bersinergi dengan Bank Riau Kepri Syariah yang hadir langsung di masyarakat. Tujuannya supaya bisa mengurus dan membayar pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Bapenda On The Road ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara tepat waktu, serta menyosialisasikan manfaat pajak untuk pembangunan daerah.’’Keringanan pembayaran pajak PBB PP yang sudah dirasakan ASN. Bapenda akan mulai mensosialisasikan keringanan pembayaran pajak PBB PP untuk masyarakat,’’’ jelas Kholidah.
Khiolidah menambahkan, untuk mendukung penerimaan pajak daerah, Bapenda Kampar melaksanakan rapat koordinasi dengan Sekda dan Camat untuk optimalisasi penerimaan pajak daerah 2025 untuk pembayaran pajak PBB PP.***
